Kontripantura.com

Skema KUR Untuk Kopdes Merah Putih, Komisi VI DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

JAKARTA – Pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang direncanakan akan diresmikan pada Senin (21/7/2025) mendatang. Dalam implementasinya, koperasi ini akan memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai basis pendanaan untuk menopang kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Nasim Khan, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif tersebut, namun juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam proses penyaluran kredit.

“Kami melihat ini sebagai langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan. Tapi perlu ada pengawasan serius dalam penyaluran KUR agar tidak terjadi kredit macet,” ujar Nasim saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (17/7/2025).

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa skema KUR yang digunakan akan bersumber dari bank-bank Himbara dengan plafon maksimal Rp 3 miliar per koperasi.

Kredit tersebut dikenakan suku bunga 6 persen, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk pembiayaan investasi.

Nasim Khan menilai, keberhasilan skema pembiayaan ini akan sangat tergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Ia meminta agar seluruh proses kredit diawasi dengan ketat, mulai dari penyaluran hingga penggunaan dana oleh koperasi.

“Kami tidak ingin KUR ini disalahgunakan. Harus ada keterbukaan dalam sistem koperasi, agar dana yang digulirkan benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.

Selain pengawasan, Nasim juga menyoroti soal prosedur pengajuan KUR yang selama ini dinilai masih menyulitkan pelaku usaha kecil, terutama di desa. Ia meminta agar birokrasi dipangkas dan akses permodalan lebih disederhanakan, khususnya dalam implementasi Kopdes Merah Putih.

“Jangan sampai program ini hanya indah di atas kertas. Jika ingin meningkatkan inklusi keuangan, proses pengajuan kredit harus dipermudah,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Nasim berharap kehadiran Kopdes Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama, sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia dari pinggiran.