Kontripantura.com

Raja Tambang Soroti Maraknya Pabrik Dolomit Ilegal Tanpa Konsesi Tambang

GRESIK — Pengusaha tambang HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy mengklaim kepemilikan konsesi tambang dolomit terbesar di Kabupaten Gresik dan Lamongan, Jawa Timur. Dalam kunjungan lapangan yang dilakukannya pada awal pekan ini, ia mengungkapkan potensi kandungan dolomit yang sangat besar di wilayah tersebut, bahkan mencapai ratusan juta ton.

“Saat survei ke tiga lokasi konsesi milik saya sendiri, kami temukan kedalaman dolomit rata-rata mencapai 50 meter, mirip dengan tambang-tambang lama yang sudah puluhan tahun beroperasi,” ujar Khalilur dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/8/2025).

Khalilur menyebut bahwa margin keuntungan dari bisnis dolomit bisa jauh lebih besar dibandingkan komoditas tambang lainnya seperti batubara berkalori rendah. “Harga dolomit mess 100 saat ini sekitar Rp 600 ribu per ton, sementara biaya produksinya hanya sekitar Rp 250 ribu. Artinya, margin bersih bisa mencapai Rp 350 ribu per ton,” ungkapnya.

Dengan potensi kandungan yang besar serta margin keuntungan yang tinggi, Khalilur menyatakan rencananya untuk membangun pabrik pengolahan dolomit berskala besar. “Jika kami membangun pabrik dengan kapasitas produksi 1 juta ton per bulan, potensi penjualannya bisa mencapai Rp 600 miliar per bulan,” tambahnya.

Menurut dia, kebutuhan dolomit nasional sangat tinggi, terutama dari sektor pertanian, perkebunan sawit, dan perikanan. “Mayoritas suplai dolomit nasional masih berasal dari Gresik dan Lamongan. Ini seharusnya jadi perhatian pemerintah untuk membenahi tata niaganya,” tegasnya.

Namun, Khalilur juga menyoroti maraknya pabrik dolomit di Gresik yang beroperasi tanpa konsesi tambang resmi. “Saat ini, ada sekitar 12 pabrik dolomit di Kecamatan Panceng yang berdiri kokoh dan sudah beroperasi bertahun-tahun, tapi tidak memiliki tambang sendiri. Diduga kuat mereka disuplai dari tambang ilegal,” ujar Khalilur Raja Dolomit Nusantara.

Ia menyayangkan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang terkait rantai pasok dolomit, terutama yang digunakan oleh instansi pemerintah. “Banyak suplai ke Kementerian Pertanian dan sektor swasta besar berasal dari sumber ilegal. Ini harus ditindak,” tegasnya.

Khalilur mendesak aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk turun tangan menertibkan praktik tambang dan pabrik ilegal. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas akan membuka jalan bagi pelaku usaha legal untuk tumbuh dan memberi manfaat ekonomi nasional secara optimal.

“Jika semua tambang ilegal ditertibkan, saya berani katakan bahwa saat ini saya menjadi satu-satunya pemilik tambang dolomit legal di wilayah tersebut,” ujarnya.

Mengakhiri keterangannya, Khalilur menyampaikan harapannya agar kekayaan alam Indonesia dapat dikelola dengan baik dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat.

“Negeri ini sangat kaya, tapi masih banyak rakyat yang hidup dalam kesulitan. Saya mohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk mengelola sumber daya ini demi pendidikan dan kesejahteraan umat, salam Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,"tutupnya.