Kontripantura.com

Laut Bukan Lagi Ladang Mafia, Prabowo Bekukan Ekspor BBL ke Vietnam

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, resmi melarang ekspor benih bening lobster (BBL) dari Indonesia ke Vietnam terhitung mulai 1 Agustus 2025. Kebijakan tersebut diumumkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menata ulang tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang selama ini dinilai sarat kepentingan bisnis dan praktik mafia.

Perintah penghentian ekspor BBL tersebut tidak hanya bersifat sementara, melainkan berlaku mutlak tanpa pengecualian. “Meskipun satu ekor pun, ekspor ke Vietnam dilarang,” demikian pernyataan resmi yang beredar dari lingkaran kebijakan.

Presiden Prabowo juga memutuskan bahwa seluruh aturan terkait ekspor BBL tidak lagi berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi akan langsung dinaungi oleh Peraturan Presiden (Perpres). Kebijakan ini akan menggantikan aturan sebelumnya yang tertuang dalam Keputusan Menteri KKP No. 7 Tahun 2024.

Sebagai bentuk pengawasan dan penataan menyeluruh, pemerintah tengah menyiapkan Satgas Budidaya Lobster yang akan dibentuk melalui Perpres. Satgas ini akan terdiri dari unsur lintas kementerian dan lembaga seperti KPK, BPK, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkeu, Kemenlu, KKP, bahkan kemungkinan Kementerian Pertahanan.

Tujuannya adalah untuk menghapus praktik mafia lobster dan memastikan bahwa pengelolaan BBL dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Selain perubahan regulasi, pemerintah juga menyesuaikan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk ekspor BBL. Tarif PNBP per ekor BBL kini ditetapkan sebesar Rp 2.000, turun dari sebelumnya Rp 3.000.

Biaya operasional dari BLU Situbondo sebesar Rp 1.000 per ekor juga dihapus, seiring dengan dicabutnya kewenangan lembaga tersebut dalam ekspor lobster ke luar negeri. Sebagai gantinya, Kemenkeu akan membuka rekening khusus untuk menampung setoran PNBP ekspor BBL.

Salah satu pihak swasta yang bersiap menjalankan program budidaya lobster luar negeri adalah Bandar Laut Dunia Grup (BALAD Grup). Perusahaan ini telah mengantongi kuota ekspor dan budidaya lobster di Vietnam sebanyak 1 miliar ekor per tahun.

BALAD Grup juga tengah membangun rantai suplai BBL di dalam negeri dengan target yang sama, yaitu satu miliar ekor. Suplai akan difokuskan dari tujuh provinsi, yakni DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, NTB, dan NTT. Namun, tiga provinsi utama yang jadi tumpuan utama adalah DIY, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Founder dan pemilik BALAD Grup (Bandar Laut Dunia Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menyatakan bahwa kegagalan memenuhi suplai BBL sesuai kuota akan menjadi “aib nasional.” Oleh karena itu, perusahaan membuka kemitraan seluas-luasnya dengan nelayan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah sentra lobster.

“Kami percaya, dengan tata kelola yang bersih dan adil, Indonesia bisa menjadi kiblat baru budidaya lobster dunia, bagi para nelayan yang tertarik bermitra dengan kami (BALAD Grup) bisa langsung kontak saya dinomer +84 39632 4577," ujarnya. Senin (25/08/2025).

Proses penerbitan Perpres saat ini sedang berlangsung dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2025. Adapun kegiatan ekspor dan budidaya lobster di luar negeri diperkirakan mulai aktif kembali pada akhir September atau awal Oktober 2025, dengan skema dan pengawasan baru.

Langkah Presiden ini disebut-sebut sebagai bagian dari “hegemoni berimbang,” di mana negara hadir kuat dalam melindungi kekayaan laut, sekaligus menciptakan keadilan bagi nelayan dan pelaku usaha yang selama ini merasa dirugikan oleh sistem lama.