Kontripantura.com

Kemenko Polkam Bentuk Satgas Terpadu Berantas Ormas Preman di Sulsel

MAKASSAR – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat langkah tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme di Sulawesi Selatan. Langkah ini sebagai bentuk respon atas meningkatnya angka kriminalitas yang berdampak pada iklim investasi.

“Negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme dalam bentuk apa pun. Pemerintah hadir untuk melindungi hak masyarakat agar dapat beraktivitas dengan aman,” tegas Brigjen Pol. Irwansyah, Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polkam, dalam rapat koordinasi di Makassar, Rabu (16/7/2025).

Dalam paparannya, Irwansyah menyebut bahwa sedikitnya terdapat 25 ormas di wilayah Sulsel yang terindikasi menjalankan aktivitas premanisme, mulai dari pungli, penguasaan lahan ilegal, hingga intimidasi terhadap proyek-proyek strategis nasional.

Catatan Bareskrim Polri menunjukkan bahwa Sulsel menempati posisi keempat nasional dalam jumlah laporan kasus premanisme selama semester I 2025, dengan 159 laporan polisi. Kasus pemerasan bahkan melonjak menjadi 453 kasus.

Sebagai respons cepat, Kemenko Polkam telah membentuk Satuan Tugas Terpadu melalui Keputusan Menko Polkam Nomor 61 Tahun 2025. Satgas ini terdiri dari unsur kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Satgas ini diberi mandat untuk melakukan penindakan tegas sekaligus pembinaan terhadap ormas-ormas yang terbukti menyimpang dari peran sosialnya.

“Sinergi lintas sektor sangat penting untuk menciptakan stabilitas keamanan yang pada akhirnya mendukung percepatan pembangunan ekonomi, khususnya di Sulawesi Selatan,” tambah Irwansyah.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik premanisme berkedok ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu kepastian hukum bagi investor.